Menurut Budi, polisi bersama Kodam Jaya telah menawarkan sejumlah lokasi alternatif untuk penyampaian aspirasi agar kegiatan berlangsung tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat.
Budi mengatakan pengerahan aparat ditujukan untuk menjaga keamanan selama demonstrasi. Ia juga menegaskan personel yang bertugas mengikuti prosedur pengamanan aksi penyampaian pendapat.
Menurut dia, dalam pengamanan demonstrasi tersebut personel tidak diperbolehkan membawa senjata api.
Pemprov DKI Imbau PJJ dan WFH
Di tengah rencana aksi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau sekolah dan perusahaan swasta menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) pada Selasa, 18 Agustus 2026.
Baca Juga: SDN 13 Banda Sakti Borong Dua Gelar Juara di Merdeka Marching Band Festival II Lhokseumawe
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membantah kebijakan tersebut dibuat sebagai langkah antisipasi terhadap demonstrasi BEM UI.
“Hal yang berkaitan dengan PJJ, maka Pemerintah DKI Jakarta tentunya menindaklanjuti apa yang menjadi keputusan atau arahan pemerintah pusat melalui Menteri Sekretaris Negara,” kata Pramono kepada wartawan, Selasa, 18 Agustus 2026.
Pramono mengatakan pemerintah daerah menjalankan arahan yang telah ditetapkan dan tidak ingin mengaitkan kebijakan tersebut dengan aksi demonstrasi.
Adapun aparatur sipil negara yang bertugas pada sektor pelayanan publik tetap diarahkan bekerja dari kantor. Kebijakan itu diterapkan karena mereka berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.