Krueng Meureudu Dikeruk, Pidie Jaya Kejar Pembukaan Jalur Nelayan Sebelum Musim Hujan

KABAR ACEH ID — Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mempercepat normalisasi muara Krueng Meureudu untuk membuka kembali akses nelayan yang tertutup sedimentasi pascabencana hidrometeorologi November 2025.

Pengerukan diprioritaskan di sisi kiri hilir muara. Jalur ini ditargetkan bisa dilalui kapal nelayan pada Agustus 2026, sementara seluruh normalisasi sepanjang 500 meter ditargetkan selesai pada November.

Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi mengatakan strategi tersebut dipilih agar nelayan tidak perlu menunggu seluruh pekerjaan selesai untuk kembali melaut.

“Untuk penanganan ini, saya sudah mengarahkan agar pengerukan dilakukan di sebelah kiri terlebih dahulu. Dengan begitu, masyarakat yang ingin melaut bisa lebih cepat memanfaatkan jalur tersebut. Kalau menunggu seluruhnya selesai, masyarakat tetap tidak bisa melaut,” kata Sibral saat meninjau lokasi, Sabtu, 15 Agustus 2026.

Baca Juga: TKD Aceh Selatan Dikebut, Infrastruktur Banjir Ditarget Tembus 50 Persen Sebelum Musim Hujan

Pendangkalan terjadi setelah lumpur dan material terbawa bencana hidrometeorologi pada November 2025. Sedimentasi membuat kapal nelayan kesulitan melewati muara dan menghambat aktivitas penangkapan ikan.

Normalisasi dilakukan dengan mengeruk muara sepanjang 500 meter hingga kedalaman sekitar empat meter. Pemerintah daerah berencana mengerahkan ekskavator amfibi untuk mempercepat pekerjaan.

“Mudah-mudahan pekerjaan sepanjang 500 meter di muara ini dapat diselesaikan lebih cepat dan memberikan hasil sesuai harapan masyarakat,” ujar Sibral.

Staf Humas Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Jamaluddin mengatakan normalisasi dilakukan bertahap dengan mendahulukan jalur sisi kiri. Progres keseluruhan pekerjaan saat ini sekitar 35–40 persen.

Baca Juga: TKD Nagan Raya Dipercepat untuk Pulihkan 57 Ribu Hektare Sawah Terdampak Bencana

Jalur prioritas tersebut ditargetkan selesai sekitar satu setengah bulan. Dengan terbukanya jalur itu, kapal nelayan diharapkan dapat kembali keluar-masuk muara meski pekerjaan normalisasi masih berlangsung di bagian lainnya.

Anggaran tahap awal normalisasi berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp37 miliar. Pemerintah juga merencanakan tambahan anggaran sekitar Rp50 miliar pada akhir Agustus untuk melanjutkan pekerjaan.

Bagi nelayan, pembukaan jalur muara menjadi kebutuhan mendesak karena akses yang terganggu berdampak langsung terhadap aktivitas mencari ikan dan pendapatan keluarga.

Pemerintah berharap normalisasi tidak hanya membuka akses pelayaran, tetapi juga memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir yang terdampak sedimentasi.