KABAR ACEH ID - Pemerintah Aceh dan DPR Aceh akan berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai penggunaan Bendera Bulan Bintang. Kesepakatan itu muncul dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh setelah kericuhan pada peringatan Hari Damai Aceh ke-21.
Rapat digelar di Kantor Gubernur Aceh pada Ahad, 16 Agustus 2026, sehari setelah insiden di kawasan Masjid Raya Baiturrahman dan Pendopo Gubernur Aceh. Rapat dipimpin Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dan dihadiri unsur Forkopimda.
Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi mengatakan rapat tersebut digelar atas arahan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Forum itu membahas akar persoalan sekaligus langkah untuk mencegah situasi serupa terulang.
“Terutama segera melaksanakan rapat Forkopimda dan mencari akar masalah dan solusi terhadap peristiwa menonjol yaitu kerusuhan yang terjadi di Aceh,” kata Nurlis.
Baca Juga: Sembilan Kali Operasi Tumor Otak, Khadijah 7 Tahun Kini Butuh Kursi Roda
Menurut Nurlis, dalam peristiwa pada Sabtu, 15 Agustus, terjadi penurunan Bendera Merah Putih dan pengibaran Bendera Bulan Bintang di kawasan Masjid Raya Baiturrahman dan Pendopo Gubernur Aceh. Di Pendopo Gubernur, juga terjadi perusakan lambang negara Burung Garuda.
Pemprov Aceh Minta Kepastian Hukum
Ketua DPR Aceh Zulfadhli dalam rapat tersebut menilai diperlukan kepastian hukum mengenai penggunaan Bendera Bulan Bintang yang selama ini diatur dalam qanun Aceh.
Pemerintah Aceh dan DPRA kemudian sepakat berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan status hukum penggunaannya.
“Perlu keputusan dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kemendagri, apakah Bendera Bulan Bintang boleh dinaikkan atau tidak. Kalau boleh ya boleh dan kalau tidak ya tidak,” ujar Nurlis.
Baca Juga: Pelabuhan NTT Rusak akibat Gempa, Kemenhub Periksa Enam Fasilitas dan Tunda Operasi yang Belum Aman
Persoalan bendera itu menjadi salah satu isu yang mencuat setelah kericuhan. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Muhibbuththabary menilai persoalan Bendera Bulan Bintang merupakan manifestasi dari sejumlah persoalan yang berkembang di Aceh.
Anggota Tuha Peut Wali Nanggroe Aceh Tarmizi M Daud juga menyoroti persoalan ketidakadilan, kondisi ekonomi, kemiskinan, serta dugaan korupsi yang dinilai dapat memicu kekecewaan masyarakat.