KABAR ACEH ID - Pemerintah Aceh mendapat alokasi sekitar Rp27 miliar melalui skema Results-Based Payment (RBP) REDD+ untuk mendukung pengelolaan hutan dan penurunan emisi. Pemerintah Aceh meminta dana tersebut segera diterjemahkan menjadi program nyata, bukan sekadar kegiatan seremonial.
Sekretaris Daerah Aceh M Nasir Syamaun mengatakan setiap rupiah dari pendanaan tersebut harus memberi manfaat bagi kelestarian hutan sekaligus masyarakat.
“Yang lebih penting adalah memastikan setiap rupiah yang diberikan menghasilkan manfaat nyata bagi kelestarian hutan dan masyarakat Aceh. Kita tidak ingin program ini berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi harus segera diterjemahkan menjadi aksi konkret dan terukur di lapangan,” kata Nasir, Rabu, 12 Agustus 2026.
Alokasi tersebut merupakan bagian dari pendanaan RBP REDD+ Indonesia melalui Green Climate Fund (GCF). Dana diberikan sebagai bentuk penghargaan atas capaian Indonesia dalam menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
Baca Juga: Dana Pemulihan Aceh Selatan Terserap Rp24,8 Miliar, Satgas PRR Kejar Sisa Anggaran
Kerja sama pengelolaan dana itu ditandatangani Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI) di Jakarta pada Rabu, 12 Agustus 2026.
Dalam skema tersebut, Pemerintah Aceh menjadi penerima manfaat. Yayasan PETAI berperan sebagai lembaga perantara yang memfasilitasi pengelolaan dan pelaksanaan program bersama Pemerintah Aceh serta pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan daerah.
Dana Hutan Dikaitkan dengan Pemulihan Pascabencana
Nasir meminta pelaksanaan program tidak berjalan sendiri, tetapi disinergikan dengan agenda rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana.
Menurut dia, sejumlah kegiatan dapat diarahkan untuk mendukung pemulihan lingkungan, rehabilitasi hutan dan lahan, penguatan ekonomi masyarakat terdampak, serta pembangunan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Baca Juga: Pohon Tumbang di Pidie Tewaskan 7 Warga, Mobil Bak Terbuka Tertimpa
Pemerintah Aceh kini mendorong pelaksanaan pertemuan awal atau kick off meeting bersama PETAI dan seluruh pemangku kepentingan di Banda Aceh.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh Teuku Robby Irza mengatakan pertemuan itu diperlukan untuk menyepakati rencana kerja, lokasi program, target, indikator keberhasilan, mekanisme pelaksanaan, serta pembagian peran.
“Program ini didesain untuk Aceh. Karena itu keberhasilannya juga bergantung pada keterlibatan seluruh stakeholder termasuk pemerintah kabupaten, masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha dan seluruh pihak yang selama ini bekerja menjaga hutan Aceh,” kata Robby.